static/downloads/edca1f4a-7d7a-4510-a8c0-0cd1187c4b52/7-lentera-armitha-putri-lestari-html.html

Lentera: Multidisciplinary Studies

Volume 2 Number 1, November, 2023

p- ISSN: 2987-2472 | e-ISSN: 2897-7031

https://lentera.publikasiku.id/index.php

TINGKAT PENGETAHUAN WAJIB PAJAK DI KOTA BANDUNG TENTANG

INTEGRASI NVWP DAN NIK

Armitha Putri Bestari

Universitas Katolik Parahyangan

Email: [email protected]

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat  pengetahuan wajib pajak yang ada di kota Bandung
tentang  Integrasi  Nomor  Pokok  Wajib  Pajak  dan  Nomor  Induk  Kependudukan.  Penelitian  ini
menggunakan jenis penelitian kualitatif .Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar
di kota Bandung. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 33 sampel. Data yang
digunakan  dalam  penelitian  ini  berupa  data  primer  yang  langsung  didapat  dari  sumbernya.  Teknik
pengumpulan data menggunakan kuesioner dengan teknik penyebaran purposive sampling. Pengumpulan
data dilakukan melalui kuesioner. Berdasarkan tingkat pengetahuan wajib pajak tentang Integrasi Nomor
Pokok Wajib Pajak dan Nomor Induk Kependudukan.

Kata-kata  kunci:  Pengetahuan  Perpajakan;  Pengetahuan  Wajib  Pajak;  Nomor  Induk  Kependudukan;
Nomor Pokok Wajib Pajak; Penerapan Single Identify Number; Integrasi NPWP dan NIK; Penggabungan
NPWP dan NIK

ABSTRACT

This research aims to determine the level of knowledge among taxpayers in the city of Bandung regarding
the integration of the Taxpayer Identification Number (Nomor Pokok Wajib Pajak) and the Population
Identification  Number  (Nomor  Induk  Kependudukan).  This  study  utilizes  qualitative  research
methodology. The population of this research consists of registered taxpayers in the city of Bandung. The
sample size used in this study is 33 samples. The data used in this research are primary data obtained
directly  from  the  source.  Data  collection  techniques  involve  the  distribution  of  questionnaires  using
purposive  sampling.  Data  collection  is  conducted  through  questionnaires.  Based  on  the  level  of
knowledge  of  taxpayers  regarding  the  integration  of  the  Taxpayer  Identification  Number  and  the
Population Identification Number.

Keywords:  Tax  Knowledge;  Taxpayer  Knowledge;  Population  Identification  Number;  Taxpayer
Identification  Number;  Implementation  of  Single  Identity  Number;  Integration  of  NPWP  and  NIK;
Merger of NPWP and NIK

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike
4.0 International

PENDAHULUAN

Pendahuluan Mulai tanggal 14 Juli 2022, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mulai

menerapkan penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak
(NPWP).  Mengacu  pada  PMK  –112/PMK.03/2022  Tentang  NPWP  bagi  Wajib  Pajak  Orang
Pribadi, Wajib Pajak Badan, dan Wajib Pajak Instansi Pemerintah (Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Dan
Pajak  Penjualan  Atas  Barang  Mewah,  Serta  Ketentuan  Umum  Dan  Tata  Cara  Perpajakan.
Jakarta.,  2021;  Sukmawati,  2014).  Tujuan  dari  penggabungan  NIK  dan  NPWP  yaitu  untuk
memberikan  kepastian  hukum  terhadap  keduanya,  mendukung  kebijakan  satu  data  Indonesia
(Single  Identify  Number),  memberikan  kesetaraan  serta  mewujudkan  administrasi  perpajakan
yang  efektif  dan  efisien  (Undang-Undang  (UU)  Nomor  23  Tahun  2006  Tentang  Administrasi

Vol. 2, No. 1, 2023

[

Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak di Kota Bandung tentang integrasi

NPWP dan NIK]

Armitha Putri Bestari

Kependudukan, 2006). Program integrasi NPWP dan NIK ini resmi diterapkan mulai 1 Januari
2024 (Abuyamin, 2010; Fata, 2022). Alasan dari pemilihan topik ini, saya ingin mengetahui
apakah wajib pajak yang ada di kota Bandung sudah mengetahui akan adanya integrasi Nomor
Induk Kependudukan dengan Nomor Pokok Wajib Pajak. Untuk pemilihan unit penelitian pada
karya ilmiah yang saya buat adalah Wajib Pajak yang ada di kota Bandung.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumusan permasalahan, apakah

para Wajib Pajak di kota Bandung memiliki pemahaman tentang konsep Integrasi Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK)? apakah mereka mengetahui
tujuan dari integrasi NPWP dan NIK tersebut? dan apakah mereka mengetahui kapan secara resmi
integrasi NPWP dan NIK akan dilaksanakan di kota Bandung?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif. Pengertian dari penelitian kualitatif

menurut Anselm Strauss dan Julliet Corbin (2003:4) dalam (Yusuf, 2016), penelitian kualitatif
adalah  jenis  penelitian  yang  temuan-temuannya  tidak  diperoleh  melalui  prosedur  statistik  atau
bentuk hitungan lainnya. Penelitian ini mengambil lokasi di kota Bandung. Peneliti mengambil
lokasi tersebut karena ingin mengetahui tingkat pengetahuan wajib pajak tentang integrasi Nomor
Pokok  Wajib  Pajak  (NPWP)  dan  Nomor  Induk  Kependudukan  (NIK).  Waktu  penelitian  ini
dilaksanakan  oleh  peneliti  setelah  pelaksanaan  Ujian  Tengah  Semester  dengan  waktu
pengambilan data kurang lebih selama 2 bulan. Tidak menutup kemungkinan apabila data yang
diperoleh dirasa sudah cukup untuk diolah maka akan lebih cepat dan bila dirasa data belum cukup
untuk diolah, maka peneliti akan memperpanjang waktu.

Peneliti mengambil data dengan membuat kuesioner yang diberikan kepada responden.

Kuesioner ini ditujukan kepada Wajib Pajak di kota Bandung untuk mengetahui tingkat
pengetahuan responden tentang integrase NPWP dan NIK.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan komponen tingkat pengetahuan wajib pajak yang ada di Kota Bandung

diperoleh hasil responden yang memiliki pengetahuan yang baik mengenai pengertian, manfaat
dan fungsi dari NIK dan NPWP dari sebanyak 33 responden (100%) semua mengetahui hal
tersebut. Namun, Untuk pengetahuan wajib pajak di kota Bandung mengenai pengertian, manfaat
dan tujuan Single Identify Number (SIN) tergolong sangat rendah karena hanya sebanyak 3 (8%)
dari 33 responden yang mengetahui pengertian, manfaat dan tujuan dari Single Identify Number
sementara sebanyak 30 responden (81%) dari 33 responden tidak mengetahui pengertian, manfaat
dan tujuan dari Single Identify Number.

Berdasarkan hasil responden selanjutnya, sebanyak 21 responden (64%) dari 33 responden

mengetahui  akan  adanya  integrasi  NPWP  dan  NIK  dan  sebanyak  12  responden  (36%)  belum
mengetahui  akan  adanya  integrasi  NPWP  dan  NIK.  Sebanyak  18  responden  (55%)  dari  33
responden pernah membaca berita/artikel tentang penggabungan NPWP dan NIK sementara 15
responden (45%) Belum pernah membaca berita/artikel tentang penggabungan NPWP dan NIK.
Sedangkan  sebanyak  6  responden  (18%)  dari  33  responden  sudah  mengetahui  kapan  integrasi
NPWP  dan  NIK  resmi  diterapkan  sementara sebanyak  27  responden (82%)  dari  33  responden
belum mengetahui kapan integrasi NPWP dan NIK resmi diterapkan. Sebanyak 3 responden (9%)
dari  33  responden  sudah  mengetahui  cara  memvalidasi  NIK  dan  NPWP  melalui  laman
djponline.pajak.go.id sedangkan sebanyak 32 (97%) belum mengetahui cara memvalidasi NIK
dan  NPWP  melalui  lama  djponline.pajak.go.id  sehingga  pengetahuan  wajib  pajak  yang  ada  di
kota Bandung terkait cara memvalidasi NIK dan NPWP masih kurang baik.

[Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak di Kota Bandung tentang integrasi

NPWP dan NIK]

Vol. 2, No. 1, 2023

https://lentera.publikasiku.id/index.php

Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Manfaat dan Tujuan dari NPWP dan NIK

Gambar 1 Tingkat pengetahuan wajib pajak tentang manfaat dan fungsi dari wnwp dan nik

Gambar Persentase Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak tentang manfaat dan fungsi NPWP

dan NIK Berdasarkan komponen tingkat pengetahuan wajib pajak diperoleh hasil responden yang
memiliki tingkat pengetahuan yang cukup baik tentang manfaat dan fungsi dari Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Induk Kependudukan sebanyak 33 responden (100%) dari 33
responden mengetahui manfaat dan juga fungsi dari NPWP.

Tingkat Pengetahuan tentang pengertian, tujuan dan manfaat Single Identify Number (SIN)

Gambar 2 Tinggkat pengetahuan wajib pajak tentang single inden tifinamber (sin)

Berdasarkan komponen tingkat pengetahuan wajib pajak diperoleh hasil responden yang

memiliki tingkat pengetahuan yang kurang baik tentang pengertian, tujuan dan manfaat  Single
Identify  Number  (SIN)  sebanyak  3  responden  (9%)  dari  33  responden  mengetahui  pengertian,
tujuan dan manfaat Single Identify Number(SIN) sedangkan sebanyak 30 responden (91%) dari
33  responden  belum  mengetahui  pengertian,  tujuan  dan  manfaat  dari  Single  Identify  Number
(SIN).

Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak akan adanya Integrasi NPWP dan NIK

Gambar 3 Tingkat pengetahuan wajib pajak akan adanya integrasi npwp dan nik

Vol. 2, No. 1, 2023

[

Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak di Kota Bandung tentang integrasi

NPWP dan NIK]

Armitha Putri Bestari

Berdasarkan komponen tingkat pengetahuan wajib pajak diperoleh hasil responden yang

memilikitingkat pengetahuan terkait akan adanya Integrasi NPWP dan NIK sebanyak 21
responden (64%) dari 33 responden mengetahui akan adanya Integrasi NPWP dan NIK sedangkan
sebanyak 12 responden (36%) dari 33 responden belum mengetahui akan adanya integrasi NPWP
dan NIK.

Wajib Pajak pernah membaca berita/artikeltentang penggabungan NPWP dengan NIK

Gambar 4 Wajib pajak pernah membaca berita/artikel tentang perubahan npwp dengan nik

Berdasarkan komponen tingkat pengetahuan wajib pajak diperoleh hasil responden yang

pernah membaca berita/artikel tentang penggabungan NPWP dan NIK sebanyak 18 responden
(55%) dari 33 responden pernah membaca berita/artikel tentang penggabungan NPWP dan NIK
sedangkan sebanyak 15 responden (45%) dari 33 responden belum pernah membaca berita/artikel
tentang penggabungan NPWP dan NIK.

Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak terkait kapan integrasi NIK dan NPWP resmi diterapkan

Gambar 5 Tingkat pengetahuan wajib pajak terkait kapan integrasi nik dan npwp di terapkan

Berdasarkan komponen tingkat pengetahuan wajib pajak diperoleh hasil responden yang

memilikipengetahuan terkait kapan integrasi NIK dan NPWP resmi diterapkan sebanyak 6
responden (18%) dari 33 responden mengetahui kapan integrasi NIK dan NPWP resmi diterapkan
sedangkan sebanyak 27 responden (82%) dari 33 responden belum mengetahui kapan integrasi
NIK dan NPWP resmi diterapkan.

[Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak di Kota Bandung tentang integrasi

NPWP dan NIK]

Vol. 2, No. 1, 2023

https://lentera.publikasiku.id/index.php

Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak terkait mengetahui cara memvalidasi NIK dan NPWP melalui
laman djponline.pajak.go.id

Gambar 6 Tingkat pengetahuan wajib pajak terkait pengetahuan memvalidasi nik dan npwp

melalui lama diponline,pajak.go.id

Berdasarkan komponen tingkat pengetahuan wajib pajak diperoleh hasil responden yang

memiliki pengetahuan terkait mengetahui cara memvalidasi NIK dan NPWP sebanyak 3
responden (9%) dari 33 responden mengetahui cara memvalidasi NIK dan NPWP melalui lama
djponline.pajak.go.id sedangkan sebanyak 30 responden (91%) dari 33 responden belum
mengetahui cara memvalidasi NIK dan NPWP melalui laman djponline.pajak.do.id

Hasil Analisis
Hasil Analisis DJP

Berdasarkan pembahasan diatas, diketahui bahwa tingkat pengetahuan Wajib Pajak di Kota

Bandung terkait Integrasi NPWP dan NIK tergolong rendah. Setelah saya analisis lebih lanjut,
DJP telah melakukan beberapa upaya untuk mensosialisasikan Integrasi NPWP dan NIK
diantaranya yaitu, DJP telah memasang banner iklan terkait format baru NPWP pada jalan Asia
Afrika. DJP telah mempublikasikan pada laman sosial media Instagram terkait Integrasi NPWP
dan NIK. DJP telah mempublikasikan Integrasi NPWP dan NIK melalui media seperti iNews,
CNBC.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan bahwa wajib pajak di kota

Bandung telah mengetahui manfaat,fungsi dari Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor
Induk Kependudukan (NIK) dengan baik. Hal ini berarti tingkat pengetahuan wajib pajak di kota
Bandung terkait manfaat,fungsi dari NPWP dan NIK sangat baik. Namun, ternyata hanya 64%
yang  mengetahui  akan  adanya  Integrasi  NPWP  dan  NIK  sehingga  36%  lainnya  masih  belum
mengetahui akan adanya integrasi NPWP dan NIK tersebut.  hanya 9% wajib pajak kota Bandung
yang  mengetahui  cara  memvalidasi  NPWP  dan  NIK  melalui  laman  djponline.pajak.go.id.
sedangkan  81%  lainnya  tidak  mengetahui  cara  memvalidasi  NPWP  dan  NIK  melalui  laman
djponline.pajak.go.id.

Tingkat pengetahuan wajib pajak di kota Bandung terkait cara memvalidasi NPWP dan

NIK yang ada pada laman djponline.pajak.go.id menunjukan bahwa tingkat pengetahuan wajib
pajak kurang baik. Selanjutnya, hanya 18% wajib pajak yang mengetahui kapan integrasi NPWP
dan NIK resmi diterapkan. Hal ini berarti wajib pajak masih banyak yang belum mengetahui akan
waktu diterapkannya integrasi NPWP dan NIK.Diketahui bahwa DJP telah melakukan beberapa
upaya dalam mensosialisasikan Integrasi NPWP dan NIK namun, nampaknya hal ini kurang
efektif karena masih sangat sedikit wajib pajak di kota Bandung yang memiliki rasa ingin tahu
lebih lanjut sehingga, hanya mengetahui dan tidak berusaha mencari tahu.

Vol. 2, No. 1, 2023

[

Tingkat Pengetahuan Wajib Pajak di Kota Bandung tentang integrasi

NPWP dan NIK]

Armitha Putri Bestari

DAFTAR PUSTAKA

Abuyamin, O. (2010). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Pengusaha Kena Pajak

(PKP). Jurnal Wawasan Yuridika, 22(1), 110–123.

Fata, R. (2022). Integrasi NIK Menjadi NPWP, Potensi apa bagi DJKN ?? Kementerian

Keuangan

Republik

Indonesia.

https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kanwil-

aceh/baca-artikel/15486/Integrasi-NIK-Menjadi-NPWP-Potensi-apa-bagi-
DJKN.html

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/PMK.03/2021 Tentang

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Di Bidang
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Dan Pajak Penjualan Atas Barang
Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Jakarta., Pub. L. No. 11,
Menteri Keuangan Republik Indonesia (2021).

Sukmawati, W. (2014). Efektivitas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak melalui

Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (Npwp) dalam Rangka Meningkatkan
Penerimaan Pajak Penghasilan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Malang Utara) [Doctoral dissertation].

Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pub.

L. No. 23, Pemerintah Indonesia (2006).

Yusuf, A. M. (2016). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif & penelitian gabungan.

Prenada Media.