https://lentera.publikasiku.id/index.php

EKSISTENSI PERKEMBANGAN ANALISIS DAMPAK LINGKUNGAN

(AMDAL) DALAM PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Nico Tri Saputra

, Hendro Yudha Siswako

, Moon Jeehoon

, Agus Satory

Program Magister Studi Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Pakua, Indonesia

1234

E-Mail: nicotris@eralf.com

, yudhaswk@gmail.com

, jhmoon1225@gmail.com

agussatory@unpak.ac.id

ABSTRAK

Dunia usaha saat ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam menjalankan Makalah ini ingin

menjelaskan eksistensi AMDAL serta fungsi AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan

perusakan lingkungan. Bahwa pembangunan harus direncanakan secara matang sehingga dapat

memberikan prediksi kepada masyarakat dan pemerintah mengenai dampak besar dan penting yang

terjadi kedepannya setelah usaha, kegiatan dan pembangunan tersebut dijalankan. Pada akhirnya proses

pembangunan yang berdasarkan AMDAL benar-benar harus memikirkan keberlangsungan hidup

generasi sekarang dan generasi yang akan datang. Tentu ini harus sesuai dengan peraturan yang berlaku

yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

(AMDAL). Dalam penulisan hukum ini penulis mempergunakan metode penelitian yang bersifat

Normatif artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan dan

menerangkan data secara lengkap, terperinci, dan sistematis.

Kata Kunci: Dampak Linkungan (AMDAL); Instrumen Pencegahan Pencemaran/Perusakan;

Lingkungan

ABSTRACT

The business world is currently experiencing very rapid development. In carrying out this paper, we

would like to explain the existence of AMDAL and the function of AMDAL as an instrument for preventing

environmental pollution and destruction. That development must be planned carefully so that it can

provide predictions to the community and the government regarding the large and important impacts that

will occur in the future after the business, activity and development has been carried out. In the end, the

development process based on the AMDAL really has to think about the survival of the present and future

generations. Of course this must comply with the applicable regulations, namely Law Number 32 of 2009

concerning Environmental Protection and Management and Government Regulation Number 27 of 1999

concerning Environmental Impact Analysis (AMDAL). In writing this law the author uses a normative

research method, meaning that the discussion is carried out by presenting and explaining data in a

complete, detailed and systematic manner.

Keywords: Environmental Impact (AMDAL); Pollution / Destruction Prevention Instrument;

Environment

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike

4.0 International

PENDAHULUAN

Lingkungan Hidup sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa berikan kepada rakyat dan

tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup

lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri (Taufiq, 2011).

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional

mewajibkan agar sumber daya alam dipergunakan agar sebesar-besar kemakmuran rakyat. Setiap

warga negara wajib “menjunjung hukum”. Hukum diciptakan agar menegakan dan memelihara

kedamaian hidup antar pribadi (Purbacaraka & Soekanto, 1993). Para pendiri bangsa negara ini

Lentera: Multidisciplinary Studies

Volume 1 Number 2, February, 2023

p- ISSN: 2987-2472 | e-ISSN: xxxx-xxxx

Vol. 1, No. 2, 2023

[Eksistensi Perkembangan Analisis Dampak Lingkungan

(AMDAL) Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia]

Nico Tri Saputra, Hendro Yudha Siswako, Moon Jeehoon, Agus Satory

mengamanatkan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara berdasarkan hukum dan

bukanlah negara berdasarkan atas dasar kekuasaan belaka, hal ini pun selaras dengan konstitusi

negara kita, yakni termaktub dalam Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yang

berbunyi “Negara Indonesia adalah Negara Hukum” (UU RI, 2002).

Indonesia dikenal sebagai negara dengan potensi sumber daya alam yang sangat besar,

dengan potensi sumber daya alam yang besar tersebut menjadi suatu keharusan bagi kita semua

agar menjaga dan melindunginya, sehingga proses pembangunan maupun kegiatan usaha suatu

perusahaan tidak mengakibatkan suatu krisis lingkungan hidup (Jufri, 2021). Krisis lingkungan

adalah ancaman masa depan umat manusia yang mana pertambahan kerusakan lingkungan telah

mencapai dimensi regional, global dan terus berdampak besar. Pemanasan global yang semakin

meningkat mengakibatkan perubahan iklim sehingga memperparah penurunan kualitas

lingkungan hidup saat ini, karena itu perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan

hidup yang baik (Danusaputro, 1998). Berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup, faktor utama yang harus menjadi fokus perhatian adalah terkait dengan

perizinan, karena faktor perizinan dapat dijadikan pegangan bagi pelaku usaha yang akan

mengelola lingkungan (Rangkuti, 2020). Perizinan lingkungan dikaitkan dengan keharusan

memperoleh AMDAL (Ananlisis Mengenai Dampak Lingkungan) sebagai instrumen pencegahan

pencemaran lingkungan dimana asas ini telah dituangkan dalam bentuk produk hukum, sehingga

menjadi kewajiban yang harus dipatuhi oleh setiap orang di Indonesia, artinya agar terbitnya atau

disetujuinya suatu izin lingkungan hendaknya harus diperoleh lebih dahulu AMDAL (Wijoyo,

1999).

Tanpa adanya AMDAL tidak mungkin mengajukan izin lingkungan. Selanjutnya, izin

lingkungan menjadi prasyarat bagi pengajuan permohonan Izin Usaha (sektoral) (Febriyanti,

Aini, Resta, & PKP, 2021). Dengan demikian, tanpa dimilikinya dokumen AMDAL, tidak dapat

mengajukan kedua izin tersebut. Instrumen penegakan hukum administrasi meliputi pengawasan

dan penegakan sanksi. Pengawasan merupakan langkah pre-ventif agar memaksakan kepatuhan

sedangkan sanksi merupakan langkah represif agar memaksakan kepatuhan. Sanksi administrasi

terutama mempunyai fungsi instrumental, yaitu pengendalian perbuatan terlarang. Di samping

itu, sanksi administrasi terutama ditujukan kepada perlindungan kepentingan yang dijaga oleh

ketentuan yang dilanggar tersebut.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik agar mengkaji lebih lanjut

mengenai pentingnya AMDAL terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,

penulis dalam makalah ini mengkaji secara khusus pada persoalan AMDAL dan permasalahannya

dengan judul makalah: “Eksistenti Perkembangan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia”

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka masalah-masalah yang akan

menjadi pokok permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana sejarah perkembangan AMDAL berdasarkan ketentuan perundang-undangan

yang berlaku di Indonesia?

2. Bagaimana fungsi AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan

lingkungan?

Dengan menelaah judul penulisan di atas, dapatlah kiranya diketahui apa yang menjadi

maksud dan tujuan dari penulisan makalah ini. Adapun yang menjadi maksud dari penulisan ini

adalah :

1. Agar mengetahui sejarah perkembangan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL) di

Indonesia dari waktu kewaktu;

2. Agar mengetahui fungsi AMDAL sebagai instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan

lingkungan.

[Eksistensi Perkembangan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia]

Vol. 1, No. 2, 2023

https://lentera.publikasiku.id/index.php

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan hukum ini penulis mempergunakan metode penelitian yang bersifat

Normatif artinya bahwa pembahasan dilakukan dengan cara menyajikan dan menjelaskan dan

menerangkan data secara lengkap, terperinci, dan sistematis. Adapun pencarian bahan didasarkan

pada bahan hukum yang telah ada baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun

karya tulis seperti buku-buku ataupun artikel lain yang terdapat dalam situs internet yang relevan

dengan objek penelitian ini (Sunggono, 2003)

HASIL DAN PEMBAHASAN

AMDAL agar pertama kalinya lahir dengan dicetuskannya Undang-Undang lingkungan

hidup yang disebut National Environmental Policy Act (NEPA) oleh Amerika Serikat pada Tahun

1969. NEPA mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1970. Pasal 102 ayat (2) (C) dalam undang-

undang ini menyatakan bahwa semua usulan legislasi dan aktivitas pemerintah federal yang besar

diperkirakan akan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan diharuskan disertai laporan

Enviromental Impact Assesment (Analisis Dampak Lingkungan).

AMDAL dengan cepat menyebar di negara-negara maju yang kemudian disusul oleh

negara berkembang dengan banyaknya pihak yang telah merasakan bahwa AMDAL adalah alat

yang mampu agar menghindari terjadinya kerusakan lingkungan yang lebih parah akibat aktivitas

manusia. Menghubungkan AMDAL dengan konsep pembangunan berkelanjutan merupakan hal

penting agar memahami landasan kerangka kerja AMDAL secara internasional. Wacana tentang

pembangunan berkelanjutan nampaknya sudah mengkristal dan mendorong ke arah yang lebih

baik agar menghasilkan kebijakan lingkungan yang lebih baik. Salah satu konsensus yang dicapai

adalah bahwa sumber daya alam harus dikelola dengan lebih baik dan harus adanya perubahan

sikap manusia dalam tindakannya terhadap lingkungan.

Dengan mengacu pada NEPA, maka agar pertama kalinya pada tahun 1982 Indonesia

mencetuskan Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang ini merupakan langkah awal

Indonesia agar menjadikan pembangunan berwawasan lingkungan. Pasal 16 UULH Nomor 4

Tahun 1982 menyatakan bahwa setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting

terhadap lingkungan hidup wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang

pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah (Sukananda & Nugraha, 2020).

AMDAL merupakan kependekan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang

merupakan suatu sistem atau proses yang melibatkan suatu kajian/studi dan menghasilkan

beberapa dokumen, seperti (1) dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan atau KA

ANDAL, (2) dokumen ANDAL, (3) dokumen RKL dan RPL, di sisi lain terdapat dokumen (4)

UKL dan UPL bagi kegiatan yang tidak wajib dilengkapi dengan AMDAL.

Pelaksanaan AMDAL di Indonesia dapat dibagi menjadi empat periode yaitu tahap

implementasi, pengembangan, perbaikan, dan revitalisasi :

1. Tahap Implementasi: pra-1987, UU No. 4 Tahun 1982, dan periode 1987 – 1993, PP No.

29 Tahun 1986

2. Tahap Pengembangan: antara 1993-2000, PP No. 51 Tahun 1993

3. Tahap Perbaikan (Refinement): pasca2000, UU No. 23 Tahun 1997 dan PP No. 27 Tahun

1999

4. Tahap Revitalisasi AMDAL: setelah 2004-2005

Perkembangan hukum lingkungan modern di Indonesia lahir sejak diundangkannya

Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pengelolaan

Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat dengan sebutan UULH 1982.

UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh Undang-undang No. 23 Tahun

1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga dinyatakan tidak berlaku oleh

UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Vol. 1, No. 2, 2023

[Eksistensi Perkembangan Analisis Dampak Lingkungan

(AMDAL) Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia]

Nico Tri Saputra, Hendro Yudha Siswako, Moon Jeehoon, Agus Satory

Lambatnya perkembangan ekonomi nasional akibat dari adanya jalan panjang proses

birokrasi perizinan berusaha, menjadi salah satu alasan pemerintah menciptakan undang-undang

omnibus law Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipker).

Banyaknya perizinan dalam mendirikan usaha menyebabkan para investor dari dalam dan luar

negeri kesulitan membangun usahanya di Indonesia. Saat ini, Indonesia membutuhkan sebuah

terobosan maju dan efektif agar menanggulangi banyaknya regulasi yang mengatur serta

persoalan substansi yang terdapat dalam setiap peraturan perundang-undangan.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pidatonya di hadapan Majelis Permusyawaratan

Rakyat (MPR) pada agenda pelantikan kedua kalinya sebagai Presiden Republik Indonesia

terpilih, menyampaikan bahwa UU Cipker adalah solusi terhadap persoalan investasi saat ini.

Berbelit-belitnya proses birokrasi perizinan harus dilakukan pemangkasan agar kedepan investor

dengan mudah mendirikan usaha. Manfaat penting dari UU Cipta kerja adalah akan banyak

menyerap tenaga kerja dan otomatis akan mengatasi kesenjangan ekonomi masyarakat.

Pemerintahan Presiden Jokowi mengatakan bahwa regulasi yang banyak menghambat ekonomi

dan investasi. Kewajiban seperti izin lingkungan tentang Analasis mengenai dampak lingkungan

(AMDAL) dan kewajiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menyulitkan investor. Oleh sebab

itu sebab itu, regulasi yang banyak harus dikurangi, serta kewajiban AMDAL dan IMB dalam

perizinan investasi harus diatur dengan baik agar tidak menghalangi pendirian investasi (Farida,

2014).

Lembaga internasional pun turut memberi perhatian terkait RUU Cipta Kerja. Salah

satunya dari Lembaga rating Moody's yang menyampaikan ada sejumlah aspek dalam UU Cipta

Kerja yang akan mereduksi keseluruhan dampak positif yangmuncul terkait kelestarian

lingkungan. Di antaranya karena ada relaksasi pada pelaporan bisnis yang selama ini

membutuhkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL). Poin ini, kata Moody's,

bisa mengurangi minat investasi asing yang fokus pada aspek keberlanjutan dan kelestarian

lingkungan dan memproduksi komoditas yang ramah lingkungan dalam konsep bisnisnya (Farida,

2014).

Tabel 1

Perbandingan UUPPLH dan UU Cipta Kerja (Pambudhi & Ramadayanti, 2021)

Hal

UUPPLH

UU Cipta Kerja

Tahapan

Proses dokumen

lingkungan (Amdal atau

UKL-UPL)

Persetujuan lingkungan

Izin Lingkungan,

Izin Usaha

Proses dokumen

lingkungan (Amdal atau

UKL-UPL)

Persetujuan Lingkungan,

Perizinan Berusaha

Dasar proses perizinan

Dampak penting bagi

lingkungan

Tidak berdampak penting

bagi lingkungan

Risiko tinggi

Risiko menengah

Risiko rendah

Penilai Amdal

Komisi Penilai Amdal (KPA)

Lembaga Uji Kelayakan

(LUK)

Pembentuk

Penilai

Amdal

Menteri, gubernur, atau

bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya

Pemerintah Pusat

Anggota Penilai

Amdal

Instansi lingkungan hidup

dan

teknis terkait;

Pakar bidang lingkungan

dan

pakar sesuai jenis kegiatan/

usaha

Wakil dari masyarakat yang

berpotensi terkena dampak

Organisasi lingkungan hidup

LUK menunjuk Tim Uji

Kelayakan yang terdiri dari:

Unsur pemerintah pusat

pemerintah daerah

Pakar bersertifikat yang

kompeten di bidangnya

Masyarakat yang

terkena

dampak langsung

[Eksistensi Perkembangan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia]

Vol. 1, No. 2, 2023

https://lentera.publikasiku.id/index.php

Unsur

masyarakat

yang dilibatkan

dalam penilaian

Amdal

•

Masyarakat yang terkena

dampak

kegiatan/usaha

•

Pemerhati lingkungan

•

Masyarakat yang

terpengaruh atas segala

bentuk keputusan dalam

proses Amdal

Masyarakat yang terkena

dampak

langsung

Bantuandari

pemerintah berupa

fasilitasi, biaya, dan/

atau

penyusunan

Amdal

Bagi usaha dan/atau kegiatan

golongan ekonomi lemah

yang berdampak penting

terhadap lingkungan hidup.

Bagi usaha dan/atau kegiatan

Usaha Mikro dan Kecil yang

berdampak penting terhadap

lingkungan hidup.

Jika terjadi

pelanggaran

lingkungan

Konsekuensi terhadap Izin

Lingkungan

Konsekuensi terhadap

Perizinan Berusaha

Fungsi Amdal Sebagai Instrumen Pencegahan Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan

1. Pengertian Pencemaran Dan Perusakan Lingkungan Hidup

Menurut M. Daud Silalahi, pemahaman mengenai pencemaran dan perusakan

lingkungan hidup yaitu: Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau

dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan

hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai ke tingkat tertentu yang

menyebabkan lingkungan hidup tidak dapat berfungsi sesuai dengan peragarannya.

Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan yang menimbulkan perubahan langsung atau

tidak langsung terhadap sifat dan/atau hayatinya yang mengakibatkan lingkungan hidup

tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan berkelanjutan (Silalahi, n.d.).

Berdasarkan UUPPLH Pasal 1 Angka 14 dan 16: Pencemaran lingkungan hidup

adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke

dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan

hidup yang telah ditetapkan. Perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang

menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan/atau

hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

2. Penetapan AMDAL sebagai Kelayakan Suatu Kegiatan Usaha

Ketika dokumen AMDAL secara sub-stantif (kelayakan lingkungan) dinyatakan tidak

layak lingkungan berarti dokumen tersebut tidak disetujui yang otomatis tidak mungkin

diajukan permohonan izin ling-kungan maka tidak akan ada izin usaha atau kegitan, dengan

demikian tidak terjadi dam-pak lingkungan baik pencematan dan atau kerusakan lingkungan

hidup, atau jika kemudian dokumen AMDAL tersebut dise-tujui peran AMDAL sebagai

instrumen pencegahan pencematan dan atau kerusakan lingkungan hidup adalah dengan

adanya ka-jian dampak lingkungan yang telah dipre-diksi dalam dokumen AMDAL dalam

pelaksanaanya sudah dapat diantisipasi dan dapat diminimalisir sepanjang ambang batas atau

baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup (Yakin, 2017).

3. Dokumen RKL, RPL dalam AMDAL Merupakan Manajemen Lingkungan

Peranan AMDAL sebagai instrumen penge-lolaan sumberdaya alam dan perlindungan

terhadap lingkungan, pada kenyataannya, mengalami berbagai hambatan diantaranya

pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan yang tidak ter-integrasi sehingga sering

muncul ego sektoral, rendahnya komitmen para pengambil keputusan oleh pemerintah pusat

dan daerah, sempitnya pemahaman tentang sumberdaya alam dan ling-kungan dalam era

otonomi daerah, kesalahan persepsi dan kerancuan penafsiran terhadap ketantuan-ketentuan

mengenai AMDAL, dan hasil AMDAL tidak dimanfaatkan secara optimal bagi perencana

dan pengembangan wilayah.

Vol. 1, No. 2, 2023

[Eksistensi Perkembangan Analisis Dampak Lingkungan

(AMDAL) Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia]

Nico Tri Saputra, Hendro Yudha Siswako, Moon Jeehoon, Agus Satory

Secara normatif telah ada jaminan bagi mutu lingkungan berkualitas sehingga

persyaratan sebagai lingkungan yang baik dan sehat merupakan dambaan bersama sebab

setiap orang memiliki hak tersebut, agar itu kita dituntut agar dalam melakukan kegiatan

yang berhubungan dengan lingkungan hidup harus memperhatikan aspek-aspek wawasan

lingkungan, ramah lingkungan, tidak ada sikap organsi agar mengeksploitasi lingkungan

alam tanpa batas (Pianda, 2018).

Dokumen RKL, RPL dalam AMDAL Merupakan Manajemen Lingkungan sesuai

dengan uraian berikut ini:

1) AMDAL dalam sistem penegakan hukum lingkungan terkait dengan ketentuan dalam

undang-undang sektoral (pertambangan, air, hutan dsb) tentang aspekaspek lingkungan,

sebagai sistem hukum lingkungan di Indonesia.

2) RKL-RPL dalam proses AMDAL sebagai : a) Alat identifikasi dan prediksi dampak

terhadap lingkungan atau juga disebut sebagai alat verifikasi ilmiah dalam proses

penataan hukum, b) Sebagai sarana pengelolaan ling-kungan, terutama oleh

penanggung jawab usaha dan atau kegiatan, c) Alat pemantauan bagi pimpinan

(direksi/manager) perusahaan, d) Inspeksi lingkungan oleh instansi pemerintah (KLH,

ESDM dll), e) Laporan kesehatan perusahaan kepada kreditur, dan/atau pemegang

saham.

3) RKL-RPL (wajib AMDAL) sebagai dasar pemberian kualifikasi dalam konsep Proper

oleh KLH setiap tahun, diharapkan berperan sebagai sarana peningkatan kinerja

perusahaan dilihat dari sistem pengelolaan lingkungan (environmental management

system)

RKL-RPL mengharuskan proses penyi-dikan dilakukan dengan terlebih dahulu

berkonsultasi dengan instansi yang bertang-gung jawab (KLH/BPLH/Bapedalda) dan ahli-

ahli terkait (triangle system) (lihat, Pedoman Teknis Yudisial Penanganan Per-kara Tindak

Pidana Lingkungan Hidup, Kejaksaan Agung dan Kementerian Lingkungan, 2002)

penyidikan dalam arti luas didasarkan pada Asas Subsidiaritas (Yakin, 2017). Hal ini penting

karena kasus AMDAL termasuk isu keahlian. Keahlian terutama memper-soalkan validitas

kajian dan sistem pengelolaan lingkungan, dan sehingga memerlukan verifikasi ilmiah

sebelum kasus dijadikan obyek penyidikan. Dalam sistem hukum lingkungan Amerika

Serikat hal ini terkait dengan doktrin primary jurisdiction, sehingga belum masuk jurisdiksi

pengadilan (rex judicata).

4. Hubungan AMDAL dengan Instrumen Lingkungan Hidup Lainnya

Instrumen pencegahan pencemaran dan /atau perusakan lingkungan hidup menurut

Pasal 14 UUPPLH 2009 terdiri dari : a. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), b. tata

ruang, c. baku mutu lingkungan hidup, d. kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, e.

amdal, f. UKL-UPL, g. perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, h. peraturan

perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, i. anggaran berbasis lingkungan hidup, j.

analisis risiko lingkungan hidup, k. audit lingkungan hidup; dan l. instrumen lain sesuai

dengan kebutuhan dan/atau perkembangan ilmu pengetahuan (Mogi, 2019). Dengan

demikian banyak instrumen pencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup,

sehingga dapat disimpulkan bahwa AMDAL bukan sebagai alat serbaguna yang dapat

menyelesaikan segala persoalan lingkungan hidup. Efektivitas AMDAL sangat ditentukan

oleh pengembangan berbagai instrumen lingkungan hidup lainnya.

Dengan perkataan lain AMDAL merupakan salah satu dan bukan satu-satunya

instrumen pencegah pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan saling berkaitan

dengan instrumen lingkungan hidup yang lain

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pembahasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan AMDAL

dalam pengelolaan Lingkungan hidup sangat penting dan strategis karena merupakan instrumen

[Eksistensi Perkembangan Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL)

dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia]

Vol. 1, No. 2, 2023

https://lentera.publikasiku.id/index.php

pencegahan pencemaran lingkungan yang menentukan mutu lingkungan melalui mekanisme

pengujian dokumen seperti AMDAL dan UKL-UPL. Perkembangan hukum lingkungan modern

di Indonesia lahir sejak diundangkannya Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Tentang Ketentuan-

Ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup, tanggal 11 Maret 1982 yang biasa disingkat

dengan sebutan UULH 1982. UULH 1982 pada tanggal 19 September 1997 digantikan oleh

Undang-undang No. 23 Tahun 1997 dan kemudian UU No. 23 Tahun 1997 (UULH 1997) juga

dinyatakan tidak berlaku oleh UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan

Lingkungan Hidup.

Tujuan dan sasaran utama AMDAL adalah agar menjamin agar suatu usaha atau kegiatan

pembangunan dapat beroperasi secara berkelanjutan tanpa merusak dan mengorbankan

lingkungan atau dengan kata lain usaha atau kegiatan tersebut layak dari segi aspek lingkungan.

Dokumen RKL-RPL dalam AMDAL merupakan manajemen lingkungan. Agar menjaga agar

AMDAL sesuai dengan peragarannya maka penegakan hukum administratif menjadi penting dan

strategis, hal ini disebabkan oleh ciri utama sanksi administratif yang bersifat pencegahan dan

pemulihan.

DAFTAR PUSTAKA

Danusaputro, Munajat. (1998). Hukum Lingkungan. Bandung: Binacipta.

Farida, Ike. (2014). Perjanjian perburuhan: perjanjian kerja waktu tertentu dan outsourcing.

Bumi Aksara.

Febriyanti, Dwi, Aini, Sartika Nur, Resta, Alya Vena, & PKP, Raka Bagaskara. (2021). Fungsi

AMDAL Dalam Pengendalian Kerusakan dan Pencemaran Lingkungan Setelah

diundangkannya UU Cipta Kerja. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian

Hukum, 3(2), 115–133.

Jufri, Syaidil. (2021). Evektivitas Pengawasan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kota Palopo

dalam Perlindungan Hutan Konservasi Perspektif Fiqih Lingkungan. Institut Agama Islam

Negeri Palopo, Sulawesi Selatan.

Mogi, Vidly Yeremia Elroy. (2019). Sistem Perizinan Lingkungan Hidup Dalam Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. LEX ET

SOCIETATIS, 7(6).

Pambudhi, Hario Danang, & Ramadayanti, Ega. (2021). Menilai kembali politik hukum

perlindungan lingkungan dalam uu cipta kerja untuk mendukung keberlanjutan ekologis.

Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia, 7(2), 297–322.

Pianda, Didi. (2018). Kinerja guru: kompetensi guru, motivasi kerja dan kepemimpinan kepala

sekolah. CV Jejak (Jejak Publisher).

Purbacaraka, Purnadi, & Soekanto, Soerjono. (1993). Perihal Kaedah Hukum, Bandung, PT.

Citra Aditya Bakti.

Rangkuti, Siti Sundari. (2020). Hukum Lingkungan & Kebijaksanaan Ling Nasional Ed 4.

Airlangga University Press.

Silalahi, M. Daud. (n.d.). AMDAL dalam Sistem Hukum Pertambangan. Universitas

Padjadjaran.(Presentasi AMDAL).

Vol. 1, No. 2, 2023

[Eksistensi Perkembangan Analisis Dampak Lingkungan

(AMDAL) Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia]

Nico Tri Saputra, Hendro Yudha Siswako, Moon Jeehoon, Agus Satory

Sukananda, Satria, & Nugraha, Danang Adi. (2020). Urgensi penerapan analisis dampak

lingkungan (AMDAL) sebagai kontrol dampak terhadap lingkungan di Indonesia. Jurnal

Penegakan Hukum Dan Keadilan, 1(2).

Sunggono, Bambang. (2003). Metode penelitian hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Taufiq, Muchamad. (2011). Kedudukan Dan Prosedur Amdal Dalam Pengelolaaan Lingkungan

Hidup. Wiga: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi, 1(2).

UU RI. (2002). Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945.

Wijoyo, Suparto. (1999). Penyelesaian Sengketa Lingkungan. Airlangga University Press.

Yakin, Sumadi Kamarol. (2017). Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) sebagai

instrumen pencegahan pencemaran dan perusakan lingkungan. Badamai Law Journal, 2(1),

113–132.